nusakini.com-Jakarta-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima Penghargaan BPS Award dalam kategori Mitra Terbaik Kementerian/Lembaga pada acara Seminar Hari Statistik Nasional 2018, Rabu (26/09) di Aula Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan apresiasi kepada BPS yang telah memberikan data statistik yang kredibel.  

"Saya berharap ke depannya BPS menjadi semakin maju, selalu memberikan data yang kredibel, komplit, komprehensif dan update," harap Wamenkeu.  

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, menyampaikan bahwa terpilihnya Kemenkeu sebagai salah satu penerima penghargaan adalah karena selama bertahun-tahun, BPS selalu mendapat suplai data sekunder sehingga BPS dapat merilis data pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran APBN dan perkembangan neraca perdagangan. Selain itu, Kemenkeu juga aktif dalam mengeksplorasi data BPS untuk membuat analisis yang tajam. 

Dalam menyusun dan menyajikan data statistik, BPS selaku instansi penyedia data statistik selalu menjaga independensinya dan berprinsip tidak dapat diintervensi pihak lain. Terdapat 6 dimensi data berkualitas yang menjadi pedoman BPS, yaitu: aksesibilitas; relevansi; akurasi; komprehensif dan keterangan; interpretabilitas; serta aktualitas & tepat waktu.  

Dengan berpedoman terhadap 6 dimensi tersebut, pada tahun 2017, situs BPS dianggap sangat transparan dengan isi yang cukup komplit, sehingga mendapat peringkat 27 dari 180 negara di seluruh dunia dan peringkat ke-2 di wilayah ASEAN berdasarkan hasil evaluasi oleh Open Data Watch.  

Wamenkeu menyatakan bahwa ada 2 tantangan yang akan dihadapi BPS di masa depan yaitu data deepening dan data widening. Data deepening yang dimaksud adalah BPS harus dapat memberikan data secara lebih komprehensif. Sedangkan data widening yang diinginkan adalah data-data terkait desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, terutama data inflasi untuk setiap daerah serta penghitungan tingkat inklusi keuangan di setiap daerah. (p/ab)